Realnewsbengkulu.com || Rejang Lebong -- Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menegaskan komitmennya dalam memperkuat kualitas pembangunan dan tata kelola pemerintahan melalui penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Rejang Lebong, Senin (13/4/26).

Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Rejang Lebong, Pera Heriyani, didampingi Wakil Ketua II DPRD, Lukman Effendi dengan agenda penyampaian nota pengantar LKPJ tahun anggaran 2025 yang disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rejang Lebong, Dr. H. Hendri S.STP.,M.Si. 

Dalam penyampaiannya, Plt. Bupati Rejang Lebong menegaskan bahwa LKPJ bukan hanya laporan administratif tahunan, melainkan bentuk pertanggungjawaban konstitusional pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat atas jalannya pembangunan selama satu tahun anggaran.

Ia menjelaskan, dokumen tersebut memuat berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, mulai dari pelaksanaan program pembangunan, pengelolaan anggaran, hingga capaian indikator kinerja daerah selama tahun 2025.

Menurutnya, LKPJ tahun ini memiliki nilai strategis karena menjadi bagian awal dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan Kabupaten Rejang Lebong.

“Capaian tahun anggaran ini menjadi pijakan penting untuk melihat sejauh mana konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat,” jelas Plt. Bupati. 

Dalam pemaparannya, ia menyebut arah pembangunan daerah tetap berpedoman pada visi mewujudkan Rejang Lebong yang maju, mandiri, berakhlak, dan berkelanjutan.

Visi tersebut diterjemahkan ke dalam sejumlah misi pembangunan, di antaranya penguatan reformasi birokrasi, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar, menjaga stabilitas daerah, hingga pemberdayaan UMKM serta ekonomi kreatif berbasis pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah daerah juga memaparkan perkembangan pengelolaan keuangan daerah yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah selama tahun anggaran berjalan.

Pada sektor pemerintahan, capaian kinerja sejumlah organisasi perangkat daerah disebut menunjukkan hasil positif. Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang berhasil melampaui target dengan predikat sangat baik.

Tak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong juga kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan secara berturut-turut sebagai bentuk keberhasilan tata kelola keuangan daerah.

Di bidang sosial, pemerintah daerah mencatat tingkat kemiskinan di Rejang Lebong masih berada dalam tren terkendali dan sesuai target pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sementara itu, pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan juga terus diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, koordinasi lintas sektor, serta menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Pada akhir penyampaiannya, Hendri menegaskan bahwa seluruh capaian tersebut akan terus dievaluasi dan diperbaiki melalui tindak lanjut rekomendasi DPRD, penguatan koordinasi antarinstansi, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk terus mendorong pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun penguatan ekonomi daerah. (Red)