Realnewsbengkulu.com || Rejang Lebong -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu H. Andrian Wahyudhi, SE menggelar reses perdana di dapil IV Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong pada masa sidang ke-1 tahun sidang 2023, Rabu (01/03/23) Pagi.

Reses yang digelar di Desa Mojorejo Kecamatan Selupu Rejang tersebut dihadiri ratusan masyarakat dari berbagai kalangan untuk menyampaikan keluhan langsung kepada Anggota DPRD provinsi Bengkulu, H. Andrian Wahyudi, SE.

Anggota DPRD provinsi Bengkulu, H. Andrian Wahyudi, SE mengatakan, reses perdana di tahun 2023 sengaja dilakukan di Kecamatan Selupu Rejang mengingat daerah Kecamatan Selupu Rejang merupakan daerah penghasil sayuran terbesar di kabupaten Rejang Lebong.

" Disini merupakan sektor penghasilan sayuran, maka dari itu kita sengaja melakukan reses pertama kita disini untuk mengetahui secara langsung apa saja keluhan masyarakat sehingga dapat kita perjuangkan untuk membantu masyarakat kita di Kecamatan Selupu Rejang," jelasnya.

Dari hasil reses tersebut, sambungnya, berbagai keluhan dan permintaan masyarakat disampaikan mulai dari  infrastruktur yakni perbaikan akses jalan menuju objek wisata alam Bukit Kaba, dimana terdapat beberapa titik kerusakan. Selain itu  perbaikan jalan di Desa Mojorejo dengan panjang 3.600 serta pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT). 

" Selain infrastruktur, ada permasalahan yang cukup ditekankan oleh masyarakat yakni permasalahan pupuk subsidi yang dirasa masyarakat semakin susah untuk didapatkan. Hal ini terjadi bukan hanya di provinsi Bengkulu namun terjadi di seluruh wilayah Indonesia, hal tersebut disebabkan karena dari empat jenis pupuk subsidi hanya tinggal dua jenis pupuk yang disubsidi. tak hanya itu kuantitinya juga berkurang Inilah yang menjadi persoalan," tambahnya.

Ia menambahkan, meskipun menjadi persoalan Nasional, DPRD provinsi Bengkulu  beberapa waktu telah membahas masalah pupuk subsidi  kepada Dinas terkait di provinsi Bengkulu untuk bagaimana mengatasi hal tersebut.

" Meskipun menjadi masalah Nasional Pemerintah provinsi Bengkulu harus segera bertindak, apakah dari Pemerintah provinsi memberikan subsidi jika itu tidak menyalahi aturan atau membagikan pupuk gratis dengan menggunakan dana hibah atau bagaimana, namun jika hal tersebut tidak bisa maka kita harus kembali membahas bagaimana jalan keluarnya sehingga ada solusi bagi petani untuk dapat terus bertani. Kita dari DPRD provinsi Bengkulu akan terus berupaya memperjuangkan semaksimal mungkin apa yang telah disampaikan oleh masyarakat" tutupnya. (Red/Adv)