Realnewsbengkulu.com || Rejang Lebong -- Pemerintah Daerah kabupaten Rejang Lebong harus aktif jemput anggaran pusat sehingga pembangunan infrastruktur di kabupaten Rejang Lebong dapat merata tanpa hanya mengandalkan anggaran DAU yang dimiliki Kabupaten Rejang Lebong. 

Hal tersebut diungkapkan Waka II DPRD RL, Edy Irawan, SP saat ditemui di ruang kerja, Senin (27/05/24) siang. 

" Beberapa waktu lalu kita dari Komisi III DPRD Rejang Lebong melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia di Jakarta. Dari hasil kunker yang kita lakukan kita lihat Pemerintah Daerah harus aktif ke Kementerian untuk menjemput anggaran dan bantuan yang ada di Pemerintah Pusat," jelasnya. 

Kunker yang dilakukan Komisi III DPRD Rejang Lebong di Kementrian PUPR RI tersebut, sambungnya, untuk menindaklanjuti bantuan Inpres dan DAK tahun 2024. Dimana Kabupaten Rejang Lebong mendapat bantuan dari pusat di tahun 2024 ini sekitar Rp 14 Milyar, salah satunya Inpres. 

" Setelah kita lihat, kabupaten tetangga  memperoleh bantuan pusat lebih dari nilai yang didapati oleh Rejang Lebong, maka dari itu perlu dilakukan koordinasi dan konsultasi lebih lanjut, agar nantinya kabupaten Rejang Lebong di tahun mendatang dapat memperoleh bantuan pusat lebih besar lagi," tambahnya. 

Ia menambahkan, dari hasil kunker tersebut, kabupaten Rejang Lebong telah mendapatkan respon yang cukup positif dari Pemerintah Pusat di Kementerian PUPR. Dari respon yang positif ini diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah kabupaten Rejang Lebong. 

" Anggaran di Pusat untuk di Daerah itu nilainya luar biasa, Alhamdulillah dari  kunjungan dan pembahasan kita sudah mendapatkan sinyal, mudah-mudahan saja Bupati dapat menindaklanjutinya, sehingga program inpres atau bantuan lainnya dapat dikucurkan lebih besar lagi di kabupaten Rejang Lebong di tahun yang akan datang," tutupnya. (Red/Adv)