Realnewsbengkulu.com || Bengkulu — Penugasan baru Erna Sari Dewi di Komisi V DPR RI dinilai menjadi titik awal yang menjanjikan bagi percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Bengkulu. Selama ini, daerah tersebut kerap menghadapi keterbatasan dalam mengakses program pembangunan nasional, terutama di sektor infrastruktur dan perumahan.

Kondisi itu tidak lepas dari minimnya keterwakilan Bengkulu di Komisi V dalam beberapa periode terakhir. Padahal, komisi ini memiliki peran strategis dalam mengawal pembangunan jalan, transportasi, hingga program perumahan rakyat.

Setelah menjadi anggota Komisi V DPR RI, Erna Sari Dewi menegaskan komitmennya untuk membawa berbagai program pusat agar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Bengkulu. Salah satu yang menjadi prioritas adalah program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Program ini akan difokuskan pada perbaikan rumah tidak layak huni bagi warga berpenghasilan rendah. Dalam tahap awal, penyaluran BSPS direncanakan menjangkau seluruh wilayah di Provinsi Bengkulu, mulai dari Kepahiang, Seluma, Bengkulu Tengah, Rejang Lebong, hingga Bengkulu Selatan.

Pemerataan ini diharapkan mampu memastikan bantuan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan, tanpa terkonsentrasi di wilayah tertentu saja. Menariknya, program tersebut tidak bersifat sementara, melainkan akan terus berlanjut setiap tahun dengan jumlah yang signifikan.

“Targetnya, ribuan rumah di Bengkulu bisa diperbaiki setiap tahun. Kita ingin manfaatnya dirasakan secara terus-menerus oleh masyarakat,” ujarnya.

BSPS sendiri merupakan program pemerintah pusat yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan atau renovasi rumah. Selain meningkatkan kualitas tempat tinggal, program ini juga memberikan dampak ekonomi dengan membuka peluang kerja bagi tukang bangunan serta meningkatkan perputaran usaha material lokal.

Tak hanya fokus pada penyaluran, Erna juga menekankan pentingnya pengawasan agar program berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran. Ia berharap ada kerja sama yang solid antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghindari berbagai kendala di lapangan.

Menurutnya, kehadirannya di Komisi V bukan sekadar menjalankan tugas, tetapi menjadi bagian dari upaya strategis untuk memperjuangkan Bengkulu agar tidak lagi tertinggal dalam pembangunan nasional.

“Ini adalah kesempatan untuk membuka akses yang lebih luas, sehingga provinsi Bengkulu tidak lagi tertinggal dalam akses program infrastruktur nasional," tutupnya. (Rls)