Realnewsbengkulu.com || Rejang Lebong -- Suhardhi, DS Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Bengkulu, buka suara terkait isu penundaan pemilu 2024 yang digembar - gemborkan oleh sekolompok elit Politik. 

Menurutnya, sekelompok  badut - badut Politik negeri ini dengan latahnya mempertontonkan perilaku kekonyolannya. Hal tersebut diungkapkan Suhardhi, DS yang merupakan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Partai Demokrat.

Dengan kekonyolannya para elit Politik tersebut, sambungnya, rakyat dibuat gaduh. Mengapa demikian ?. Padahal para elit  politik yang sehari - hari nota bone tukang merumuskan dan membuat UU atau Peraturan dan kebijakan di negeri ini justru mereka sendiri yang menghianati.

Wahai..., para elit politik tolong koreksi diri, sadarlah. Apakah  kebijakan yang kalian putuskan selama ini sudah mampu membuat rakyat senang ? Atau sudah membuat sejahtera ? Jangan - jangan para elit politik  senang melihat bila rakyat gaduh, senang lihat rakyat  hidup  dalam  deraan  himpitan ekonomi  ?  Kebijakan yang  para elit politik ambil saat ini benar - benar menambah lengkapnya, kesengsaraan rakyat. BBM, Pajak dan Sembako harganya membumbung tinggi.

Alih demi, dalih mencari solusi, rakyat yang  dua tahun belakangan ini hidupnya betul - betul susah akibat Pandemi Covid 19, eh..malah sekelompok elit politik pada mempermainkan konstitusi dan  dengan tiada rasa malu mereka bicara " TUNDA PEMILU tahun 2022 ". Apa ini nggak konyol ..... ?

Produk UU dan Konstitusi mereka yang membuat  tapi kini justru mereka yang melanggar UU / Konstitusi. Memang sih......terburuknya,  itu bisa terhujud bila wakil - wakil rakyat kita yang duduk di senayan melakukan amandemen UUD 1945, khususnya closul tentang pemilu.

Pertanyaannya, apakah semudah itu para wakil rakyat kita di senayan dapat menyetujui keinginan segelintir elit politik yang haus dengan Jabatan, Tahta dan harta yang jelas - jelas hanya mementingkan diri pribadi dan kroninya.

Andai kata wakil - wakil rakyat ( DPRI RI dan Presiden - red  ) memaksakan mengamandeman UU 1945, maka indonesia benar - benar diambang kehancuran, setidak - tidaknya rusaklah demokrasi, rusaklah sistem Pengelolaan Ketatanegaraan kita.

Perbuatan segelintir elit politik tersebut, dapat dikatakan  " begal Politik dan teroris politik " yang berdampak membuahkan  kekacauan dan konflik sesama anak bangsa, pada akhirnya imbasnya stabilitas Politik dan Keamanan bisa terganggu.

Alih - alih cari solusi untuk memulihkan  perekonomian yang saat ini terpuruk akibat Pandemi Covid 19, eh...mereka para elit politik malah mempertontonkan atraksi - atraksi  yang tak terpuji. Kalau keadaan ini tidak cepat teratasi, maka tidak menutup kemungkinan  indonesia bisa jadi bakal tercabik - cabik.

Hal inilah yang dikhawatir mahasiswa sebagai pewaris bangsa. Oleh karenanya mahasiswa bersama - sama segenap komponen bangsa tidak rela serta keadaan ini dibiarkan terus menerus, sehingga mahasiswa yang tergabung Aliansi BEM Seluruh Indonesia bersama komponen bangsa lainnya merasa terpanggil untuk menegakan dan meluruskan dan menyelamatkan kedaulatan rakyat. mahasiswa dan rakyat merasa terhianati dan terzolimi.

Mereka serentak turun ke jalan  demo menyampaikan aspirasinya.  Bergerak bersama - sama menuju  Gedung DPR RI  & Istana Presiden.  Di komplek DPR RI mahasiswa berorasi meneriakkan tidak lagi percaya pada oknum - oknum anggota DPR RI yang tidak peduli dengan kepentingan rakyat. Begitu juga di Istana,  mahasiswa menuntut agar Jokowi dan Luhut B Panjaitan untuk mundur dari jabatannya.

Mahasiswa beranggapan mereka inilah si Badut - Badut Politik dan begal Politik, sekaligus Teroris Politik salah urus dalam mengelola Negeri ini.

Jauh - jauh hari Partai Demokrat dari segala  tingkatan di NKRI sebelum adanya demo mahasiswa & rakyat, secara tegas menolak " Ditundanya Pemilu 2024.

Penolakan tersebut Partai Demokrat tentu punya alasan yang kongkrit dan kuat dapat dipertanggung jawab secara nalar dan Konstitusi.
Baik alasan -alasan Penolakan antara lain :

1. Penundaan Pemilu 2024 tidak punya Payung hukum / landasan hukum.

2. Pasal 22 E UUD 1945 mengamanahkan " Pemilu diselenggarakan dalam 5 tahun sekali.

3. Pasal 37 UUD 1945 dengan jelas dan tegas, bahwa tidak ada landasan kuat : " Moral, Etik dan Demokrasi untuk menunda Pemilu th 2024.

4. Dengan Menunda Pemilu 2024, badut - badut politik tersebut beranggapan akan dengan mudahnya memuluskan Jokowi untuk  menjabat Presiden yang ke tiga kalinya.

5. Penundaan Pemilu tahun 2024 ini benar - benar merampok hak - hak politik rakyat, merusak demokrasi, dan merusak Tatanan Berbangsa dan Bernegara.

Maka dengan uraian tersebut Partai Demokrat yang berkualisi dengan rakyat sampai kapanpun tetap menolak Pemilu 2024 ditunda.

Begitu pendapat Suhardhi. DS Politisi senior Partai Demokrat Provinsi Bengkulu, yang juga menjabat Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Bengkulu, di  Lembaga DPRD Provinsi Bengkulu serta menjabat Ketua Fraksi Demokrat dan Ketua Badan Kehormatan ( BK ).

Memperhatikan situasi sekarang, lanjut, alangkah bijaknya bila para elit ( Penguasa dan oligarginya - red  ) secepatnya sadar stop menghentikan nafsu pribadi. Lebih bijak  konsen aja pada sisa jabatan untuk mengurus rakyat yang saat ini masih terpuruk ekonominya. Sadarkah para elit Politik, kini negeri ini sedang merintih sakit. Rakyat disana - sini merintih karena  beban hidup yang sangat berat. BBM, Pajak, harga sembako dan lain - lain naik membumbung tinggi, hingga lengkaplah sudah Penderitaan Rakyat.  Jangan diadu domba rakyat, jangan dikelabuhi rakyat, jangan dirampas hak - hak rakyat.

Berilah rakyat Pendidikan Politik yang baik, santun dan cerdas. Jangan sebaliknya, malah dibombardil dengan kebijakan yang tidak berkeadilan. Elit politik bagaikan  Teroris Kunstitusi dinegeri sendiri, membabi buta mengacak - ngacak konstitusi. Ingat agenda Reformasi belum tuntas, Demokrasi jangan jadikan alat menipu rakyat.

Untuk itu, ajaknya, mari kita semua, komponen bangsa untuk berdoa seraya mohon kepada Allah, semoga para mahasiswa dan rakyat yang akan demo tertanggal 11 April 2022 mendapat lindungan Nya.

" Demo dengan tertib, santun, cerdas dan bermartabat tanpa harus anarkis dalam menyalurkan aspirasi. Bagi petugas keamanan, mohon dilindungi mahasiswa generasi bangsa, berikan keamanan dengan kenyamanan. Pada dasarnya TNI - POLRI adalah alat keamanan bagi seluruh warga bangsa, bukan alat keamanan bagi penguasa untuk mempertahan ambisi pribadinya," tuturnya. (Rls)